[Sumber gambar: Dokumentasi penulis]
Penulis: Rully Silvia
Pegawai yang memiliki integritas baik saat ini semakin sulit ditemukan. Banyaknya kasus korupsi yang terungkap, khususnya yang melibatkan lembaga yudikatif, semakin menimbulkan keraguan apakah keadilan di Indonesia dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukti-bukti berupa tumpukan uang, surat-surat berharga, emas, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya yang ditemukan sebagai jaminan agar seseorang terhindar dari jerat hukum melalui jabatan dan kekuasaan semakin menunjukkan bahwa integritas sebagian penegak hukum masih sangat rendah. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Masyarakat Indonesia harus memiliki komitmen yang sama untuk memberantas penyakit sosial yang saat ini, sayangnya, mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Dalam kehidupan sehari-hari, keunggulan seseorang biasanya dilihat dari jabatan, kekuasaan, kekayaan, kecantikan, atau berbagai hal lain yang dianggap sulit dimiliki secara langsung. Tidak jarang seseorang mendapatkan penghormatan atau perlakuan istimewa hanya karena memiliki jabatan tinggi, kekayaan, kekuasaan, atau penampilan yang menarik. Sebaliknya, seseorang yang memiliki karya, prestasi, kejujuran, atau kontribusi besar bagi masyarakat belum tentu memperoleh penghormatan yang sama. Masyarakat terkadang lebih mudah terpesona oleh apa yang tampak dari luar daripada menghargai nilai dan proses yang ada di balik pencapaian seseorang.
Berdasarkan prinsip behaviorisme, masyarakat cenderung memberikan akses istimewa, pujian, dan perlakuan ramah kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi, kaya, atau rupawan. Reaksi positif yang diberikan masyarakat dan lingkungan sekitar dapat menjadi reward atau ganjaran yang memperkuat perilaku tersebut. Ketika seseorang memperoleh penghormatan karena kekayaan atau jabatan yang dimilikinya, perlakuan tersebut dapat terus diulang oleh lingkungan sosial. Individu pun belajar dengan meniru perilaku dan kebiasaan yang berkembang di sekitarnya. Jika anak-anak atau siswa melihat orang tua, guru, dan lingkungan media sosial memberikan perlakuan khusus kepada orang kaya atau orang yang berpenampilan menarik, mereka berpotensi meniru respons tersebut dan menjadikannya sebagai kebiasaan.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat yang memuja kekayaan dan kekuasaan sebagai ukuran keberhasilan. Tidak mengherankan jika sebagian orang kemudian melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya demi memenuhi kepuasan pribadi sekaligus mendapatkan pengakuan sosial. Korupsi pun berisiko dipandang sebagai tindakan yang biasa karena praktik-praktik penyimpangan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bentuk yang paling kecil hingga yang paling besar. Fenomena tersebut dapat terjadi di berbagai tempat, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan.
Jika seseorang memiliki kekuasaan melalui jabatannya, kemudian kesempatan tersebut dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, nilai integritas yang pernah dibangun ketika pertama kali bekerja perlu dipertanyakan kembali. Seseorang yang sejak awal memasuki dunia kerja dengan orientasi utama pada keuntungan materi akan lebih sulit mempertahankan integritas ketika berhadapan dengan peluang penyalahgunaan kekuasaan. Keimanan seseorang pun dapat goyah jika kebiasaan tersebut tidak segera diperbaiki. Padahal, ketika seseorang meninggal dunia, segala kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya tidak akan dibawa mati. Kesadaran tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi setiap orang agar mampu menghindarkan diri dari praktik korupsi yang semakin marak.
Integritas sesungguhnya tidak hanya diuji ketika seseorang berada dalam pengawasan. Integritas justru terlihat ketika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan penyimpangan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Seorang pegawai yang berintegritas memahami bahwa jabatan bukanlah fasilitas untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, jabatan seharusnya tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, tetapi justru membuatnya semakin berhati-hati dalam setiap tindakan.
Masalah integritas juga tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperketat aturan dan memberikan hukuman. Aturan memang penting, tetapi budaya organisasi memiliki pengaruh yang tidak kalah besar. Jika lingkungan kerja membiarkan pemberian uang pelicin, manipulasi data, nepotisme, atau penyalahgunaan fasilitas menjadi sesuatu yang dianggap biasa, perilaku tersebut lambat laun akan diterima sebagai kebiasaan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang memberikan penghargaan kepada pegawai yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab akan membantu membentuk budaya integritas. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dimulai dari perubahan kebiasaan dan budaya kerja sehari-hari.
Integritas juga harus dibangun sejak seseorang belum memegang jabatan. Pendidikan tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain perlu ditanamkan sejak lingkungan keluarga dan sekolah. Anak yang terbiasa berkata jujur ketika melakukan kesalahan akan lebih mudah tumbuh menjadi orang dewasa yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Demikian pula siswa yang dibiasakan menghargai proses daripada sekadar mengejar hasil akan memiliki fondasi moral yang lebih kuat ketika kelak memasuki dunia kerja. Dengan kata lain, integritas pegawai pada masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mendidik generasi hari ini.
Pada akhirnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan nilai apa yang dianggap sebagai keberhasilan. Jika kekayaan, jabatan, dan kekuasaan terus-menerus dijadikan ukuran utama kesuksesan, seseorang dapat terdorong mengejar ketiganya dengan berbagai cara, termasuk cara yang tidak benar. Sebaliknya, jika masyarakat mulai memberikan penghargaan kepada orang yang jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, menghasilkan karya, dan memberikan manfaat bagi sesama, ukuran keberhasilan akan berubah. Keberhasilan bukan lagi sekadar tentang seberapa banyak harta yang dimiliki atau setinggi apa jabatan yang dicapai, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain.
Karena itu, menjaga integritas pada dasarnya adalah menjaga diri sendiri. Jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berpindah, kekayaan dapat habis, dan pujian manusia pun tidak akan berlangsung selamanya. Yang tersisa adalah jejak perilaku dan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Setiap pegawai perlu menyadari bahwa bekerja bukan hanya persoalan mendapatkan gaji atau mengejar kenaikan jabatan, tetapi juga menjalankan amanah. Ketika kejujuran dijadikan prinsip, pekerjaan menjadi bentuk pengabdian; ketika kekuasaan dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri, pekerjaan justru dapat menjadi sumber kehancuran moral. Pada titik inilah integritas menjadi penting: bukan sekadar tulisan dalam pakta integritas, melainkan nilai yang benar-benar hidup dalam setiap keputusan dan tindakan.
