[Sumber gambar: AI]

Penulis: Mirabella Husen Asgaf

Novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye merupakan salah satu karya sastra populer Indonesia yang tidak hanya menghadirkan ketegangan melalui alur cerita yang dinamis, tetapi juga menyimpan kritik sosial-politik yang tajam. Melalui pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai representasi realitas kehidupan, novel ini dapat dibaca sebagai cerminan kondisi sosial-politik modern yang sarat dengan praktik kekuasaan, manipulasi, dan dominasi elite, yang mempunyai kemiripan dengan realitas dinamika sosial-politik di Indonesia. Secara teoretis, pendekatan mimetik berakar pada pemikiran Plato yang memandang karya sastra sebagai tiruan realitas, serta Aristoteles yang melihat mimesis sebagai representasi yang bermakna terhadap kehidupan. Dalam perkembangan modern, Erich Auerbach menegaskan bahwa karya sastra mampu merepresentasikan realitas sosial secara kompleks. Oleh karena itu, novel Negeri di Ujung Tanduk dapat dipahami sebagai representasi realitas sosial-politik Indonesia, terutama dalam menggambarkan praktik kekuasaan, relasi modal, dan dinamika politik yang terjadi di masyarakat.  Dengan demikian, karya sastra tidak hanya bersifat imajinatif, tetapi juga menjadi refleksi sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi nyata.

Dalam konteks ini, dunia yang dibangun dalam novel Negeri di Ujung Tanduk memperlihatkan kemiripan yang kuat dengan realitas politik kontemporer di Indonesia. Novel ini menghadirkan ruang sosial yang dihuni oleh para pengusaha, politisi, konsultan, dan aparat hukum yang terlibat dalam jaringan kekuasaan yang kompleks. Salah satu narasi dalam novel menyebutkan lingkungan elite yang terdiri atas “Anak-anak muda mapan, pengusaha sukses,… anggota partai politik, pejabat senior pemerintahan.” Kutipan ini tidak sekadar berfungsi sebagai deskripsi latar, tetapi juga menjadi representasi konkret dari relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Kutipan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan dibangun melalui jaringan elite yang saling terhubung dan bersifat eksklusif, kondisi yang mencerminkan struktur oligarki serta paralel yang memiliki kemiripan dengan konfigurasi kekuasaan di Indonesia. Dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, relasi ini tampak dalam aliansi tidak formal antar pemegang kekuasaan yang bekerja secara tertutup dan saling melindungi kepentingan. Hal ini tercermin dalam upaya tokoh utama membongkar praktik tersebut yang justru terhambat oleh kuatnya jaringan elite.

Melalui penggambaran tersebut, terlihat jelas bahwa kekuasaan dalam novel tidak hadir sebagai sesuatu yang ideal, melainkan sebagai arena pertarungan kepentingan. Uang dan kekuasaan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan, hal tersebut tergambar dalam frasa “Uang, kekuasaan, dan seluruh gaya hidup.” Kutipan tersebut menegaskan bahwa orientasi kekuasaan telah bergeser menjadi instrumen dominasi, bukan lagi sarana pelayanan publik. Pergeseran ini menunjukkan adanya hegemoni kekuasaan oleh elite, suatu kondisi yang mempunyai kemiripan dengan realitas Indonesia, terutama dalam praktik oligarki politik dan dominasi modal dalam pengambilan keputusan publik.

Fenomena tersebut memiliki kesesuaian struktural dengan kasus korupsi e-KTP di Indonesia yang melibatkan banyak elite politik. Dalam laporan investigatif Tempo (2017, 4 Februari), kasus ini digambarkan sebagai praktik distribusi kekuasaan dan kepentingan ekonomi di antara para elite. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan, modal, dan kepentingan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk memiliki kemiripan dengan realitas Indonesia. Kecenderungan serupa juga tampak dalam kasus Jiwasraya yang dilaporkan oleh Kompas (2020, 9 Januari), yang menunjukkan keterlibatan aktor-aktor berpengaruh dalam pengelolaan investasi negara. Dalam perspektif mimetik, kesesuaian ini memperkuat pembacaan bahwa peristiwa dalam novel tidak sekadar bersifat fiktif, melainkan berkaitan dengan pola kekuasaan dalam kehidupan sosial-politik. Dengan demikian, dominasi elite dalam novel menunjukkan kemiripan dengan praktik kekuasaan dalam realitas politik Indonesia.

Lebih jauh, novel ini juga menyoroti proses demokrasi yang tidak selalu berjalan secara ideal. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana kedaulatan rakyat justru digambarkan sebagai sistem yang rentan terhadap manipulasi. Ada bagian novel yang membahas mengenai “Moralitas dalam demokrasi” tersirat kritik bahwa tidak semua pihak menjalankan demokrasi secara substansial. Representasi ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam novel berfungsi sebagai mekanisme formal yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan kelompok tertentu, kondisi yang sejalan dan memiliki kemiripan dengan dinamika politik di Indonesia.

Fenomena penyimpangan demokrasi dalam novel tersebut dapat dipahami sebagai refleksi dari kondisi politik di Indonesia yang masih menghadapi persoalan serius dalam integritas pemilu. Temuan dalam Jurnal Integrasi Antikorupsi (2020) menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi, karena berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat menjadi dominasi kekuatan modal. Sejalan dengan itu, laporan Bawaslu (2019) juga mengungkap berbagai pelanggaran pemilu, seperti politik uang, pelanggaran administratif, serta intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Berbagai temuan ini memperkuat bahwa penyimpangan demokrasi tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi telah menunjukkan kecenderungan sistemik dalam praktik politik di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, novel ini merepresentasikan realitas sosial-politik yang serupa, khususnya dalam menunjukkan bagaimana kekuatan modal dapat menggeser nilai keadilan dan prinsip demokrasi yang ideal. Selain itu, novel ini juga menghadirkan kritik terhadap sistem hukum. Melalui bagian “Mafia hukum,” digambarkan bahwa hukum tidak selalu berfungsi sebagai alat keadilan, melainkan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan. Representasi ini menunjukkan adanya krisis legitimasi hukum, kondisi yang paralel dengan realitas Indonesia yang menunjukkan lemahnya independensi institusi hukum.

Salah satu contoh nyata yang memperkuat representasi tersebut adalah kasus Ferdy Sambo. Dalam laporan BBC News Indonesia (09 Agustus 2022), disebutkan adanya manipulasi informasi serta penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum yang menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi jalannya peradilan. Selain itu, kasus suap di lingkungan Mahkamah Agung yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2022) juga memperlihatkan lemahnya integritas lembaga peradilan akibat intervensi kepentingan tertentu. Kedua kasus ini secara tidak langsung memperkuat bahwa gambaran “mafia hukum” dalam novel memiliki kemiripan dengan realitas sosial di Indonesia, khususnya dalam hal rentannya institusi hukum terhadap pengaruh kekuasaan.

Kritik mimetik semakin kuat melalui penggambaran tokoh utama, Thomas, yang berada dalam posisi dilematis. Ia tidak sepenuhnya idealis, tetapi juga tidak sepenuhnya oportunis. Ambiguitas moral ini mencerminkan kompleksitas individu dalam sistem sosial-politik yang penuh tekanan. Kondisi ini mencerminkan realitas Indonesia, terutama dalam situasi ketika individu harus berhadapan dengan struktur kekuasaan yang dominan dan tidak sepenuhnya adil. Simbolisme dalam novel juga memperkuat dimensi kritik sosial. Judul Negeri di Ujung Tanduk merupakan metafora bagi kondisi bangsa yang berada dalam situasi genting. Ungkapan tersebut melambangkan ketidakstabilan dan potensi krisis. Simbol ini memiliki kemiripan dengan kondisi Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi struktural, ketimpangan sosial, serta krisis legitimasi terhadap institusi negara.

Suasana ketegangan dalam novel juga memiliki makna simbolik. Deskripsi “Suara mengaduh,… teriakan bersahut-sahutan memenuhi langit-langit ruangan” tidak hanya merepresentasikan konflik fisik, tetapi juga menjadi simbol kerasnya pertarungan dalam dunia politik. Jika dilihat secara lebih luas, Negeri di Ujung Tanduk memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan realitas sosial-politik Indonesia. Isu korupsi, relasi antara politik dan bisnis, serta lemahnya penegakan hukum merupakan fenomena yang terus berulang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Negeri di Ujung Tanduk tidak hanya memiliki nilai estetis, tetapi juga nilai kritis yang tinggi. Novel ini merepresentasikan realitas sosial-politik yang kompleks sekaligus mengkritik berbagai praktik yang menyimpang dari nilai ideal. Lebih dari itu, karya ini tidak hanya berfungsi sebagai representasi, tetapi juga sebagai kritik ideologis terhadap sistem kekuasaan yang memiliki kemiripan dengan realitas di Indonesia, terutama dalam relasi antara modal, politik, dan hukum. Pendekatan mimetik menegaskan bahwa karya sastra ini bukan sekadar fiksi, melainkan refleksi yang mencerminkan realitas sosial secara mendalam. Dalam perspektif mimetik, sastra menjadi sarana refleksi kritis yang mampu mengungkap dan menggugat struktur kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, novel ini dapat dikatakan cukup berhasil sebagai kritik sosial karena mampu menghadirkan representasi yang kuat sekaligus menggugah kesadaran pembaca terhadap realitas politik dan hukum yang terjadi di masyarakat.