[Sumber gambar: google.id]

Penulis: Heri Isnaini

Menjadi mahasiswa tanpa beasiswa adalah perjuangan yang nyata. Setiap biaya kuliah, setiap buku, setiap perjalanan ke kampus harus diperhitungkan dengan hati-hati. Ada teman yang menunda tesis dan disertasi karena biaya, ada yang menabung setahun hanya untuk membeli satu tiket pulang ke kampung halaman. Dan, saya pun pernah menunda beberapa semester karena tidak sanggup membayar uang kuliah. Kami, yang pernah merasakan ini, tahu betul bahwa belajar itu mahal dan sering kali terasa tak adil.

Lalu datanglah LPDP, mimpi banyak mahasiswa Indonesia. Beasiswa ini membuka jalan bagi mereka yang dianggap berprestasi untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di dalam dan luar negeri, bahkan di universitas-universitas yang masuk daftar “top global”. Dari luar negeri, mereka membawa gelar, penelitian, dan prestige, sesuatu yang dulu hanya bisa kami impikan sambil menabung dan menunggu kesempatan.

Tapi ada yang membuat kami terkesiap, yaitu tekadang, sebagian alumni LPDP yang telah menikmati kemewahan pendidikan ini, dilihat kurang mencintai tanah air. Kasus viral Dwi Sasetyaningtyas adalah contoh yang paling terang. Unggahannya: “Aku tahu dunia terlihat nggak adil, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ucapnya dalam video yang dikutip dari akun TikTok @mediaevent_ jelas unggahan itu memicu reaksi keras publik. Banyak warganet menilai, “Bagaimana mungkin mereka yang dibayar dari pajak rakyat justru tampak meremehkan identitas Indonesia?”

Dari sudut pandang kami, alumni yang pernah menanggung biaya sendiri, rasa ini bukan sekadar kritik kosong. Ada kekecewaan moral yang mendalam. Kami tahu bagaimana rasanya menahan lapar, menunda perjalanan pulang, menahan rindu, agar bisa menuntaskan pendidikan. Dan tiba-tiba, beberapa penerima beasiswa yang sudah dibantu negara [dengan fasilitas penuh, puluhan bahkan ratusan juta], yang seharusnya menjadi teladan nasional, muncul di media sosial dengan sikap yang dianggap “tidak nasionalis.”

Perlu ditegaskan memang, tidak semua penerima LPDP seperti itu. Banyak alumni tetap mengabdi, menulis, mengajar, atau berkontribusi bagi bangsa. Tapi kasus yang viral memberi kesan kuat bahwa prestasi akademik global bisa saja datang tanpa rasa tanggung jawab simbolik. Padahal dana yang mereka nikmati berasal dari pajak rakyat [dari kami, dari mereka yang bekerja keras di negeri ini,] yang mungkin tidak pernah punya kesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri tanpa bantuan.

Ini menjadi dilema yang pelik. Di satu sisi, dunia akademik internasional menuntut kompetensi, mobilitas, dan jaringan global. Di sisi lain, masyarakat menuntut loyalitas, tanggung jawab, dan simbol nasionalisme. Ketika salah satu sisi gagal diselaraskan, kontroversi pun muncul, dan alumni LPDP menjadi sorotan publik, kadang dengan cara yang menyakitkan, terutama bagi mereka yang pernah menanggung sendiri biaya pendidikan.

Dari pengalaman pribadi, kami paham betul bahwa mendapatkan LPDP adalah kesempatan besar sekaligus amanah besar. Amanah ini bukan hanya soal lulus dengan predikat cum laude, menulis jurnal internasional, atau membawa nama Indonesia ke kampus luar negeri. Amanah ini juga soal etika publik, soal menghormati rakyat yang membiayai pendidikan itu, soal menjadi teladan bagi mahasiswa lain yang menunggu giliran.

Jadi, ketika publik melihat perilaku yang seolah melecehkan identitas negara, frustrasi itu terasa wajar. Bukan sekadar nasionalisme yang semu, tapi kesadaran tentang dana publik yang telah mengubah hidup seseorang. Pendidikan tinggi, terutama yang dibiayai negara, membawa hak istimewa sekaligus tanggung jawab simbolik. Melupakan satu sisi akan menimbulkan pertanyaan, “Apakah prestasi global cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran nasional?”, “Lalu, bagaimana dengan pajak rakyat yang digunakan jika akhirnya menyakiti rakyat juga?”

Kasus ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak. Bagi LPDP, untuk menekankan pendidikan etika dan tanggung jawab publik selain akademik. Bagi alumni, untuk menyadari bahwa beasiswa adalah amanah rakyat, bukan sekadar tiket ke luar negeri. Dan bagi kami, yang pernah merasakan sulitnya belajar tanpa beasiswa, ini adalah panggilan agar semua prestasi internasional tetap terikat pada cinta dan tanggung jawab kepada tanah air.

Bandung, 21 Februari 2026